Kajian Spatial Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Kawasan Landskap Maruwai

Kembali lagi, saya kutipkan beberapa ide dalam report saya mengenai kajian spatial untuk menilai kawasan hutan lindung dan hutan produsi di Maruwai Landskap. Kajian ini dimaksudkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana tatarung di Kabupaten Murung Raya, tempat dimana FFI saat ini bersama dengan BHP Billiton bekerjasama.

Masukan, saran dan ide lain tentunya manjadikan semuanya menjadi lebih baik. Ditunggu ya.

Kajian Spatial Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Kawasan Landskap Maruwai

Kondisi Umum

Landskap Maruwai berada di kawasan hulu sungai Barito, dan secara administrative sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perencanaan tataruang kabupaten tahun 2008 sebagian besar kawasan lanskap Maruwai didominasi dengan kawasan hutan produksi baik terbatas maupun tetap sebesar 40% dan hutan lindung sebesar 41.43%.

Dengan demikian ditambah dengan alokasi kawasan cagar alam, maka lanskap Maruwai memiliki luas kawasan hutan 2.086.380 Ha atau sebesar hampir 90% dari keseluruhan kawasan. Peta berikut menggambarkan rencana tataruang di landskap Maruwai

Berikut ini tabel yang menunjukan alokasi perencanaan tataruang di landskap Maruwai.

Kondisi Kawasan Hutan Lindung Landskap Maruwai

Berdasarkan peta kesepakatan hutan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Propinsi Kalimantan Tengah yang telah direvisi pada tahun 1993 dan Rencana Tataruang Wilayah Kabupaten Murung Raya tahun 2003, lokasi kawasan Hutan Lindung di wilayah Landskap Maruwai tersebar di 13 lokasi.

Terlihat, walaupun memiliki sebaran jumlah yang sama, akan tetapi lokasi dan bentuk arahan HL memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan peta dasar yang dimiliki intansi yang mengeluarkan penunjukan kawasan HL. Hal yang sama juga terjadi pada penunjukan kawasan hutan lainnya, seperti Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun hutan kawasan konservasi.

Perbedaan ini menyebabkan banyak kawasan Hutan Lindung menjadi tidak aman dari sisi kepastian hukum, proses penataan batas hutan lindung sendiri sebagian besar telah dilakukan, walaupun keberadaan pal batas di lapangan sebagai titik acuan seringkali sulit untuk ditelusur.

Luas total HL berdasarkan RTRWK adalah 429.546 Ha, sedangkan berdasarkan TGHK adalah 464.713 Ha. Terdapat perbedaan selisih sebesar 35.166 Ha.

Penunjukan kawasan Hutan Lindung pada periode tahun 1990-an menunjukan bahwa banyak kawasan-kawasan HL berada pada lokasi yang tidak sesuai dengan criteria lahan/kawasan yang dapat dijadikan kawasan HL. Hal ini disebabkan karena minimnya informasi yang akurat pada saat penunjukan.

Tabel berikut menunjukan kondisi penunjukan hutan lindung (TGHK) berdasarkan kelerangan lapangan.

Dari table terlihat terdapat alokasi kawasan Non Hutan Lindung yang berada pada areal yang memiliki kelerengan sangat curam (diatas 40%). Padahal Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, yaitu keputusan Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980, Nomor 683/Kpts/Um/8/1961 serta keputusan Presiden Nomor 48/1983, kawasan yang memilik kelerengan > 40% termasuk kedalam kawasan HL.

Lebih dari 50% (235.000 ha) kawasan HL juga dialokasikan pada areal yang datar sampai curam. Walaupun penentuan HL tidak hanya ditentukan oleh faktor kelerengan akan tetapi, indikasi yang ada menunjukan bahwa penentuan alokasi HL sudah selayaknya dilakukan revisi sesuai dengan kondisi actual di lapangan.

Kondisi saat ini, kawasan HL telah banyak mengalami degradasi tutupan hutan. Hal tersebut dipicu oleh mudahnya akses serta maraknya kawasan-kawasan hutan produksi disekitar HL yang secara aktif di kelola oleh industry kayu dan tambang.

Tabel berikut menunjukan kondisi penutupan hutan di kawasan Hutan Lindung.dan Non HL

Tabel diatas memperlihatkan bahwa sebanyak 26% kawasan hutan lindung telah mengalami degradasi penutupan hutan dan sebanyak 2% bahkan telah dibuka untuk berbagai kepentingan (perladangan, pemukiman dll).

Masukan dalam revisi kawasan lindung

Berdasarkan kondisi diatas, diperlukan masukan dalam merevisi kawasan hutan di wilayah landskap Maruwai, terutama kawasan lindung. Selain dari factor fisik yang dipengaruhi oleh factor penutupan vegetasi, kelerengan lahan, jenis tanah dan curah hujan, criteria lain yang sangat mempengaruhi terhadap revisi Hutan Lindung adalah kepastian hukumnya sendiri.

Pada landskap Maruwai terdapat industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan yang tersebar hampir di sebagian besar kawasan. Peta berikut menunjukan lokasi konsesi yang terdapat di landskap Maruwai.

Banyaknya konsesi yang terdapat di landskap Maruwai menunjukan bahwa hampir seluruh kawasan telah di alokasikan untuk kebutuhan kawasan non lindung. Sehingga kawasan yang tersisa yang dapat dialokasikan sebagai kawasan hutan lindung sangat terbatas. Untuk itu, selain kajian fisik yang dilakukan, diperlukan kajian dan solusi yang tepat dari usulan revisi kawasan hutan lindung. Hal ini untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kawasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dan investasi di mesa mendatang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian, yaitu keputusan Nomor: 837/Kpts/Um/11/1980, Nomor 683/Kpts/Um/8/1961 serta keputusan Presiden Nomor 48/1983, terdapat tiga factor penting dalam mendeliniasi kawasan sebagai kawasan lindung yakni kelerangan, curah hujan dan jenis tanah.

Hasil kajian menunjukan bahwa sebagian besar landskap Maruwai berada lokasi yang datar hingga landai (61%) serta selebihnya (39%) berada pada kondisi agak curam hingga sangat curam.

Untuk kepentingan pengelolaan, maka lokasi-lokasi yang memiliki kelerangan curam, dilakukan pengklusteran (pengelompokan) pada areal yang berdekatan dengan tutupan lahan berupa hutan > 75%

Faktor jenis tanah mempengaruhi kepekaan terhadap erosi, semakin tinggi kepekaan suatu tanah maka semakin tinggi nilai suatu kawasan untuk direkomendasikan sebagai kawasan lindung. Tanah di landskap Maruwai di dominasi oleh Endoaquepts (33%).

Informasi akan keberadaan jenis tanah di lapangan sangat sulit untuk diketahui secara praktis. Hal ini mengakibatkan hasil analisa dengan pendekatan kepekaan jenis tanah dapat menjadikan analisa menjadi tidak bermanfaat. Sejauh ini informasi jenis tanah di lanskap Maruwai sedikit diketahui secara menyeluruh. Rekomendasi awal dari kajian revisi HL ini tidak menyertakan pendekatan kepekaan jenis tanah.

Secara umum, kajian yang tidak menyertakan kepekaan jenis tanah tentunya mempengaruhi hasil analisis, akan tetapi untuk kepentingan praktis maka hal tersebut dibatasi. Untuk kajian yang lebih detail, seperti pada lokasi unit pengelolaan baik HPH, Perkebunan, Konsesi Pertambangan dan kawasan budidaya lainnya factor jenis tanah sangat penting untuk dijadikan salah satu factor kajian.

Faktor lain yang juga sangat memperngaruhi keberadaan kawasan lindung adalah dilihat dari fungsi dari kawasan hutan lindung itu sendiri, yaitu sebagai bagian dari perlindungan tata air (hydrology) yang mempengaruhi wilayah di sekitarnya. Terutama wilayah pemukiman di bagian hilir.

Peta berikut menunjukan kawasan hulu sungai yang merupakan kawasan penting bagi pengaturan/penyediaan air bagi kawasan pemukiman di bagian hilir.

Kawasan tersebut menjadi prioritas dalam melindungi kawasan hutan sebagai kawasan Hutan Lindung sebagai penyedia/pengatur tata air (hydrology). Dalam analisis hidrology tersebut didasarkan pada kondisi tutupan hutan pada suatu sub-DAS yang secara lagsung memiliki pengaruh terhadap kualitas air yang digunakan oleh masyarakat yang berada di sekitar maupun di kawasan hilir dari DAS secara keseluruhan.

Metode Kajian

Kajian untuk revisi Hutan Lindung yang dibuat adalah didasari pada :

*Jarak 500 meter merupakan pertimbangan minimal dalam penentuan analisis dan dapat diubah sesuai dengan kondisi lapangan kasus-perkasus.

**Sesuai dengan criteria deliniasi hutan lindung

Kondisi Kawasan Hutan Produksi Landskap Maruwai

Berdasarkan rencana tataruang wilayah kabupaten Murung Raya tahun 2003, alokasi hutan produksi seluas 1.8 juta ha (40%) yang telah dialokasikan untuk 26 pemegah HPH (Dephut, 2007) dengan total alokasi 1.2 juta ha. Tabel berikut menggambarkan luas areal lokasi konsesi HPH di landskap Maruwai.

Dalam kenyataanya, alokasi HPH tersebut memiliki persoalan tumpang tindih kawasan dengan alokasi perencanaan tataruang yang telah di alokasikan oleh Pemerintah Daerah (propinsi maupun kabupaten). Bahkan beberapa alokasi HPH berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi (cagar alam).

Persoalan klasik ini kerp terjadi dikarenakan penggunaan peta dasr yang berbeda-beda oleh beberapa instansi yang berkepentingan. Hal ini menjadikan persoalan legalitas dan kepastian hukum yang cukup penting untuk diselesaikan, baik dari segi persoalan teknis mapun kelembagaan/legal formal.

Grafik dibawah ini menunjukan alokasi HPH pada rencana tataruang kabupaten.

Berdasarkan tutupan lahan, perencanaan hutan produksi (tetap dan terbatas) ditunjukan oleh tabel berikut :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi hutan produksi yang ada berada di kawasan hutan yang terdegradasi seluas 456.000 Ha atau lebih dari 60% alokasi kawasan hutan produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas penebangan kayu memang telah berjalan cukup lama di kawasan landskap Maruwai.

Analisis dalam penentuan kawasan hutan produksi yang ideal untuk diusahakan sangat penting, terutama kaitan dengan masukan terhadap penentuan kawasan hutan lindung. Dengan asumsi bahwa wilayah-wilayah yang sebelumnya masuk dalam kawasan hutan produksi yang memiliki kriteria tertentu tidak mungkin untuk diusahakan dapat dialokasikan untuk diusulkan sebagai kawasan hutan lindung.

Adapun kriteria-kriteria yang menentukan suatu kawasan hutan produksi tidak/sulit untuk dikelola secara maksimal ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut.

Ctt: Faktor diatas hanyalah berdasarkan aspek teknis spatial untuk memudahkan identifikasi

Alokasi dalam perencanaan Hutan Produksi
yang termasuk dalam kriteria sulit untuk di kelola

Dari hasil analisis diatas terlihat gambaran alokasi kawasan hutan yang secara kriteria sulit untuk dikelola. Hasil analisis ini dapat dijadikan masukan dalam penambahan alokasi Hutan Lindung di Landskap Maruwai

Hasil Analisis / Masukan usulan HL

Berdasarkan hasil analisis kriteria penentuan Hutan Lindung dan kelayakan Hutan Produksi diatas, dapat diusulkan revisi dalam penentuan kawasan Hutan Lindung sebagai berikut :

Tahap lebih lanjut dalam penentuan usulan alokasi HL adalah dengan melakukan deliniasi lebih detail dengan memperhatikan aspek pengelolaan yang dapat dibatasi oleh kekompakan kawasan, aspek hydrology (Daerah Aliran Sungai) maupun dari segi akses.

Konsultasi publik bersama parapihak tentunya menjadi bagian yang penting dan menjadi bagian tersendiri diluar kajian ini.